Odeba.id, Roma – Wakil Perdana Menteri Malta, Chris Fearne, mengundurkan diri pada Sabtu (11/5/2024), menyusul penyelidikan korupsi terhadap dirinya terkait proses privatisasi yang kontroversial terhadap sejumlah rumah sakit milik negara.
Dalam suratnya di media sosial, dia menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Dia mengaku mengundurkan diri demi kepentingan nasional, tetapi merasa bahwa tuduhan terhadapnya tidak adil.
Fearne, yang juga menjabat sebagai Menteri Pendanaan, Kesetaraan, Reformasi dan Dialog Sosial Eropa, menjadi korban pertama skandal korupsi rumah sakit dalam Kabinet Partai Buruh pimpinan Perdana Menteri Robert Abela.
Skandal yang melibatkan tiga rumah sakit pelat merah itu telah menjadi perdebatan publik selama beberapa waktu.
Fearne, yang mengaku tidak mengetahui alasan di balik tuduhan terhadapnya, mendesak Abela untuk menarik pencalonan dirinya sebagai anggota Komisi Eropa berikutnya.
Menanggapi surat pengunduran diri Fearne, Abela meminta sang wakil untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.
Fearne berterima kasih kepada Abela atas dukungannya, tetapi dia menegaskan komitmennya terhadap keputusannya itu.
Fearne juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan Malta di bawah pemerintahan Partai Buruh pada 2015.
Media Malta melaporkan bahwa Fearne dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah lainnya dituduh oleh kejaksaan awal pekan ini telah menyalahgunakan dana dan menipu pemerintah selama proses privatisasi rumah sakit yang dinilai kontroversial.
Dalam penyelidikan yang sama, mantan PM Joseph Muscat dan kepala stafnya, Keith Schembri, serta mantan menteri kesehatan Konrad Mizzi juga menghadapi sejumlah tuduhan serius, termasuk pencucian uang, penyuapan, dan pembentukan organisasi kriminal.
Pemimpin Partai Nasionalis (PN) yang berseberangan dengan pemerintah, Bernard Grech, menegaskan di Facebook bahwa pengunduran diri Fearne “tidak dapat dihindari”.
Dia mengkritik Abela karena bersikeras agar tidak seorang pun mengundurkan diri, yang menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap situasi tersebut.
Grech mengatakan pejabat publik mana pun yang menghadapi tuduhan seperti itu tidak boleh terus menjabat. (Antara)
