ODEBA.id, Jakarta – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyuarakan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian besar bagi kesejahteraan dan kedaulatan petani termasuk petani sawit. Dukungan ini disampaikan Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional pada 24 September.
“Petani sawit memiliki harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Saat ini, petani sawit menghadapi tantangan luar biasa dari aspek kepastian legalitas, harga TBS, dan infrastruktur. Tapi, kami optimis Presiden Prabowo akan memberikan solusi terkait persoalan ini,” katanya, dalam keterangan resminya, Rabu (24/9/2025).
Gulat menegaskan, petani sawit tidak akan turun ke jalan untuk demonstrasi dalam rangka menyambut Hari Tani Nasional. Arahan ini telah disampaikan kepada 17 juta petani sawit melalui jaringan Apkasindo yang berjenjang dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat provinsi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kabupaten/kota, dan Dewan Pimpinan Unit (DPU) di kecamatan.
Arahan tidak melakukan demonstrasi ini bertujuan memberikan stabilitas keamanan sosial, politik, dan ekonomi bagi pemerintah. Selain itu, Apkasindo ingin memberikan kenyamanan dan situasi kondusif bagi masyarakat untuk bekerja dan beraktivitas.
“Kami tegaskan kepada seluruh petani sawit Apkasindo supaya tidak ikut demonstrasi di Hari Tani Nasional. Mari kita jaga situasi kondusif di tengah-tengah masyarakat. Tetap bekerja di kebun sebagai dukungan membantu ketahanan pangan dan energi berbasis sawit,” katanya.
Arahan ini disampaikan langsung oleh Gulat Manurung melalui Rapat Koordinasi Nasional secara zoom (daring) yang dihadiri 25 Ketua DPW APKASINDO dan Perwakilan dari 164 DPD APKASINDO Kabupaten Kota se Indonesia pada Selasa (23/9).
Dalam rapat tersebut dibahas poin-poin deklarasi Petani Sawit dalam memperingati Hari Tani Nasional tahun ini yang selanjutnya telah dirumuskan 8 pernyataan sikap dan usulan strategis setara cita kepada Presiden Prabowo Subianto, yang akan dibacakan di Pontianak Kalimantan Barat, sebagai berikut:
1. Mendukung Jalannya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Dukungan ini untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat di bidang ketahanan pangan dan energi yang salah satunya berbasis sawit;
2. Kepastian Hukum dan Legalitas Lahan bagi Perkebunan Sawit Rakyat
Dukungan penuh pemerintah melalui jalur afirmasi (tujuan khusus dengan maksud tertentu) dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik kebun sawit rakyat, baik yang sudah APL maupun yang masih diklaim Kementerian Kehutanan sebagai bagian Kawasan hutan dengan syarat sawit sudah tertanam sebelum tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam UUCK dan Pengakuan ketelusuran dalam regulasi EUDR yang tertanam sawit sebelum 2020;
3. Mengakui dan Menghargai Peran Petani
Apkasindo menuntut pengakuan yang lebih besar terhadap peran strategis petani sawit sebagai pilar utama ekonomi nasional. Karena mereka merupakan bagian integral dari rantai pasok kelapa sawit yang berkontribusi signifikan terhadap devisa negara;
4. Mendorong Perbaikan Tata Kelola Perkebunan
Mendukung upaya-upaya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang transparan, berkeadilan dan berkelanjutan. Siap berkolaborasi dan berdialog dengan pemerintah dan kami sangat mendukung Astacita Presiden Prabowo. Sebagai salah satu wujud nyata Astacita tersebut kami meminta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tidak memasang patok/plang di perkebunan sawit rakyat agar tidak memberikan keresahan berakibat terganggunya kamtibmas, gangguan sosial di petani sawit dan masyarakat yang menggantungkan ekonomi keluarganya dari multiplier effect sawit, yang berujung terganggunya target pertumbuhan ekonomi 8%;
5. Direktorat Jenderal Perkebunan Dikembalikan Fungsinya
Meminta Kementerian Pertanian kembali memberikan perhatian besar kepada petani sawit melalui dukungan kebijakan, terkhusus Direktorat Jenderal Perkebunan supaya kembali ke tugas pokoknya;
6. Membentuk Badan Sawit Nasional (BSAN)
Untuk menyelesaikan tumpang tindih kebijakan Kementerian/Lembaga dan deregulasi aturan yang antagonis, serta memastikan pemasukan negara sesuai eksisting perkebunan sawit Indonesia diperlukan segera BSAN;
7. PSR dan SARPRAS
Segera permudah untuk persyaratan Program PSR dan Program Sarpras melalui dana sawit BPDP (bukan APBN), sebab dengan PSR dan Sarpras kami Petani sawit menuju sejahtera dan dengan program PSR dan Sarpras tersebut kami petani bisa mendukung program Bapak Presiden Prabowo untuk kemandirian energi dan meningkatkan pemasukan negara;
8. Kemitraan Petani Plasma-Inti
Pemerintah harus tegas untuk mewujudkan Kewajiban 20% Plasma bagi Perusahaan (inti) tanpa kecuali dan dukungan petani sawit masuk ke sektor hilir, terutama sebagai produsen FAME (biodiesel).
