Odeba.id, Jakarta – Kinerja APBN saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai tantangan dinamika ekonomi global dan geopolitik. Karena itu, tidak hanya digunakan sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas, APBN juga harus dijaga kesehatannya.
“APBN-nya sendiri harus tetap dijaga kesinambungan dan kesehatannya, karena ini akan menjadi sumber confidence terhadap pelaksanaan pemerintahan. Karena itu, di dalam pelaksanaan APBN 2024, kita melakukan berbagai langkah untuk melindungi masyarakat melalui shock absorber, menjaga disiplin APBN 2024, melakukan automatic adjustment, mengendalikan penarikan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri, serta mengurangi penerbitan surat berharga negara,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyoal kondisi fundamental ekonomi terkini dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Senin (24/6/2024).
Selain itu, Menkeu juga menyampaikan komitmennya untuk menjaga defisit dalam APBN 2024 tetap di bawah 3% dari PDB, sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi dan kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Termasuk dalam proses penyusunan RAPBN 2025, yang menunjukkan kolaborasi erat antara pemerintah saat ini dengan pemerintahan yang akan datang di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.
“APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3%. Ini adalah komitmen yang sama dan kami sudah menyampaikan juga kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo, dan beliau berikan jaminan atau keyakinan arahan berkomitmen terhadap defisit di bawah 3%,” tuturnya.
Menkeu juga menyampaikan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah dan DPR mengenai postur fiskal 2025 serta jadwal penting dalam proses pengesahan RAPBN 2025.
“Tanggal 4 Juli saya Menteri Keuangan bersama dengan menteri Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia akan rapat badan anggaran untuk pengesahan laporan Panja. Dan tanggal 9 Juli akan ada sidang paripurna untuk penyampaian laporan pembahasan KEM-PPKF yaitu kebijakan ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2025,” jelas Menkeu.
Adapun tema utama untuk RAPBN 2025 yaitu mengenai akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menkeu menjelaskan bahwa tema ini memiliki program-program prioritas, diantaranya penguatan sektor pendidikan dengan program makanan bergizi gratis, perbaikan infrastruktur, reformasi birokrasi, hingga upaya pemberdayaan ekonomi kreatif serta keamanan pangan.
“Ini semuanya masuk di dalam tema 2025 yang konsisten dengan pemerintahan baru dan merupakan juga kelanjutan dari pemerintahan saat ini,” kata Menkeu.
Soal konteks implementasi program makanan bergizi gratis, Menkeu mengatakan sesuai arahan dan persetujuan Presiden Terpilih, akan dilaksanakan secara bertahap dan untuk RAPBN 2025 dialokasi sekitar Rp71 triliun sebagai langkah awal pelaksanaan program tersebut. Meski begitu, pengelolaan fiskal tetap dilakukan secara hati-hati dan terjaga kesehatannya untuk mencapai tujuan Indonesia maju, sejahtera, adil dan beradab.
“APBN dikelola secara hati hati dan tetap menjadi instrumen yang dijaga sustainabilitasnya dan kesehatannya, karena ini adalah instrumen penting yang akan menjadi andalan bagi pemerintah, baik pemerintah hari ini maupun pemerintah yang akan datang,” katanya. (ANG)
