ODEBA.id, Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membantah tudingan Greenpeace Indonesia yang menyebut pemerintah pasif dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kemenhut menegaskan bahwa operasi pemadaman di lapangan, dukungan udara, penyelamatan satwa, hingga penegakan hukum terhadap perusahaan pelanggar terus berjalan.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, mengatakan, pihaknya menghormati kritik publik sebagai bentuk pengawasan. Namun, ia menilai anggapan pemerintah tidak bertindak telah mengabaikan fakta pengerahan sumber daya di lapangan.
“Kami menghormati kritik sebagai bagian dari pengawasan publik. Namun, anggapan bahwa pemerintah tidak bekerja mengabaikan fakta dan perjuangan petugas serta masyarakat di garis depan,” kata Rohmat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Rohmat menambahkan, tim gabungan yang terdiri atas Manggala Agni, Polisi Kehutanan, petugas taman nasional, TNI, Polri, BPBD, serta relawan masyarakat terus berjibaku memadamkan api.
“Tanggung jawab kami adalah memastikan kebakaran terkendali dan masyarakat terlindungi. Masih terjadinya kebakaran dan dampak asap menjadi alasan kami untuk terus memperkuat operasi serta mengevaluasi penanganan di lapangan,” tegasnya.
Ribuan Personel Dikerahkan di Enam Provinsi Prioritas
Untuk menanggulangi karhutla, Kemenhut mengerahkan 1.419 personel Manggala Agni organik di enam provinsi prioritas. Pengerahan ini diperkuat bantuan kendali operasi (BKO) 1.000 Polisi Kehutanan ke Kalimantan, serta menyiagakan 5.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenhut.
Petugas di lapangan berfokus pada pengecekan titik panas (hotspot), pemadaman darat, penyekatan rambatan api, hingga pendinginan lahan gambut secara berkelanjutan guna mencegah api bawah permukaan kembali menyala.
Selain pemadaman darat, Kemenhut bersama BMKG, BNPB, dan TNI menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang disesuaikan dengan kondisi atmosfer serta keselamatan penerbangan.
“Penanganan terus dilakukan tanpa menunggu hujan. Pemadaman darat, pembasahan, penyisiran bara, dan dukungan operasi udara harus saling memperkuat,” ujar Rohmat.
32 Perusahaan Disanksi, 125 Subjek Hukum Diproses Pidana
Menjawab sorotan terkait akuntabilitas korporasi, Kemenhut memperketat pengawasan terhadap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Per 19 Oktober 2026, sebanyak 32 perusahaan telah dijatuhi sanksi administratif karena dinilai lalai dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Selain itu, proses pidana tengah berjalan terhadap 125 subjek hukum, baik korporasi maupun perorangan.
“Pemegang izin wajib bertanggung jawab mencegah dan menangani kebakaran di areal kerjanya. Penegakan hukum ini adalah upaya menghentikan kebakaran berulang dan memastikan pertanggungjawaban,” kata Rohmat.
Kemenhut juga memperkuat peran 14.040 personel Masyarakat Peduli Api (MPA) di 34 provinsi. Pada 2026, Kemenhut menargetkan pembentukan 500 kelompok MPA Berkelanjutan dengan kapasitas hingga 15.000 anggota. Hingga kini, 119 kelompok telah terbentuk dan 61 kelompok dalam proses pembentukan.
Pencegahan juga dilakukan melalui penguatan hak kelola Perhutanan Sosial yang kini menjangkau 1,43 juta kepala keluarga (KK) di area seluas 8,46 juta hektare, serta penetapan 177 hutan adat seluas 376.280 hektare bagi 93.859 KK.
Di sisi lain, penanganan satwa terdampak terus berjalan bersama dokter hewan dan mitra konservasi. Per 8 Oktober 2026, tercatat 290 individu satwa liar telah ditangani, termasuk 96 orangutan dan 78 bekantan.
Rohmat menegaskan kembali bahwa Kemenhut terbuka terhadap masukan dan data lokasi kebakaran dari organisasi masyarakat sipil seperti Greenpeace untuk mempercepat verifikasi di lapangan.
“Informasi dari Greenpeace maupun masyarakat sipil sangat membantu. Namun kami perlu meluruskan anggapan bahwa pemerintah diam. Seluruh pekerjaan ini terus diperkuat demi mengurangi penderitaan masyarakat akibat asap,” pungkasnya. (ANG)






