ODEBA.id
  • Home
  • Medan
  • Sumut
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Ragam
  • Hiburan
  • Sosok
  • TRAVEL BUDAYA
  • Sua Odeba
    • Puisi
    • Cerpen
    • Sua Sastra
  • Kolom
No Result
View All Result
  • Home
  • Medan
  • Sumut
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Ragam
  • Hiburan
  • Sosok
  • TRAVEL BUDAYA
  • Sua Odeba
    • Puisi
    • Cerpen
    • Sua Sastra
  • Kolom
No Result
View All Result
ODEBA.id
Beranda Nasional

Ombudsman RI Sentil Pengawasan Internal Polri Soal Penyadapan

BY El Simamora
Rabu, 4 November 2026
in Nasional
Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan. (Dok. Ombudsman RI)

Share on WhatsappShare on FacebookShare on Twitter

ODEBA.id, Jakarta – Ombudsman RI menilai dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha bukan sekadar persoalan hukum, melainkan menyangkut aspek fundamental penyelenggaraan negara. Masalah ini berkaitan erat dengan keamanan nasional, perlindungan pemimpin negara, integritas institusi, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, menyoroti urgensi pembenahan tata kelola, khususnya prosedur penyadapan, guna mencegah kasus serupa terulang. Ombudsman juga mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional serta memastikan seluruh institusi negara bekerja sesuai dengan hukum dan kepentingan bangsa.

BacaJuga

Kawal TKA 2026, Ombudsman RI Soroti Akses Disabilitas dan Prinsip Sukarela

Waspada! Hotspot Naik Jadi 215 Titik, Kalteng Alami Lonjakan Tajam

DKI Salurkan Rp164,67 Miliar untuk 36.295 Penerima KJP Plus dan KJMU

“Penegakan hukum tidak cukup hanya menemukan pelaku, tetapi juga harus membenahi sistem yang memungkinkan pelanggaran terjadi,” tegas Syafrida di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).

Menurut Syafrida, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, Polri harus menjadi garda terdepan dalam menjamin rasa aman warga.

Dalam pandangan Ombudsman RI, Polri merupakan penyelenggara pelayanan publik yang wajib menjalankan tugas berdasarkan prinsip legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum. Dugaan penyalahgunaan kewenangan tidak hanya perlu ditangani melalui proses penegakan hukum, tetapi juga diuji dari perspektif maladministrasi apabila terindikasi ada penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau kegagalan pengawasan yang berdampak pada kepentingan publik.

“Pengawasan terhadap aparat penegak hukum bukanlah bentuk pelemahan institusi. Pengawasan justru merupakan instrumen untuk menjaga institusi tetap profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Tidak boleh ada kewenangan yang berjalan tanpa kontrol dan pertanggungjawaban, terlebih kewenangan milik aparat penegak hukum,” ujar Syafrida.

Ombudsman RI memandang peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mendorong pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasan internal Polri. Evaluasi perlu mencakup mekanisme penggunaan kewenangan penyadapan, prosedur pemberian perintah, pengendalian akses terhadap perangkat komunikasi dan data elektronik, serta sistem pencatatan dan pertanggungjawaban setiap tindakan aparat.

Selain itu, Syafrida mendorong penguatan mekanisme pengawasan eksternal agar sistem checks and balances berjalan efektif. Pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat tidak boleh semata-mata bergantung pada mekanisme internal, melainkan harus ditopang oleh sistem pengawasan yang independen, transparan, dan akuntabel.

“Peristiwa ini semestinya tidak berhenti sebagai penanganan perkara semata, tetapi menjadi titik masuk reformasi kelembagaan. Harus ada evaluasi, pembenahan sistem, penguatan pengawasan, dan langkah konkret untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan pada masa mendatang,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang membiarkan kewenangan berjalan tanpa batas, melainkan negara yang memastikan setiap kewenangan digunakan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. (ANG)

Next Post
Whoosh.

Promo 11.11, Naik Whoosh Lebih Hemat hingga Rp110.000

ArtikelPopuler

  • Nathan Tjoe-A-On

    Profil dan Perjalanan Karir Pemain Keturunan Indonesia Nathan Tjoe-A-On

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • SAG-AFTRA Ratifikasi Kontrak Lindungi Hak Pengisi Suara AI

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menilik Falsafah Dalihan Na Tolu, Kultur Sosial Suku Batak

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hindari Konflik Meluas di Timur Tengah, Paus Serukan Cegah Eskalasi

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Orang Batak Sejatinya Tak Mengenal Jual-Beli Tanah, Apalagi Makelar

    1 shares
    Share 0 Tweet 0

BeritaTerbaru

Pedagang bahan pokok

Naik Lagi, Harga Cabai Merah di Sumut Dibanderol Rp74.000/Kg

Senin, 9 November 2026
KA Cargo.

Angkutan Peti Kemas Tumbuh 41%, KAI Sumut Tambah Dua Perjalanan KA Cargo

Senin, 9 November 2026
Ilustrasi perdagangan saham.

Mengekor Bursa Asia, IHSG Ditutup di Zona Hijau

Senin, 9 November 2026
Pulau Harapan.

Kunjungan Turis Asing Tembus 12 Juta, Ini Penopang Utama Pariwisata RI

Minggu, 8 November 2026
ODEBA STK AND MB

Ikuti Kami

  • Tentang
  • Redaksi
  • Kolomnis
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Pernyataan Penyangkalan

© 2024 Odeba  - Jelajah Baru, Jelajah Odeba by PT Sadana Rap Odeba

No Result
View All Result
  • Home
  • Medan
  • Sumut
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Ragam
  • Hiburan
  • Sosok
  • TRAVEL BUDAYA
  • Sua Odeba
    • Puisi
    • Cerpen
    • Sua Sastra
  • Kolom

© 2024 Odeba  - Jelajah Baru, Jelajah Odeba by PT Sadana Rap Odeba