ODEBA.id, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menandai peringatan 20 tahun peristiwa tsunami di Pangandaran, Jawa Barat, sebagai refleksi untuk terus membangun ketangguhan masyarakat di wilayah pesisir. Jika tragedi Tsunami Aceh 2004 menjadi titik awal inisiasi pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (InaTEWS) dari hulu hingga hilir, maka Tsunami Pangandaran yang terjadi dua tahun pasca-Tsunami Aceh menjadi tonggak penting percepatan pembangunan InaTEWS hingga akhirnya dapat diresmikan pada Tahun 2008.
Sejarah mencatat, gempa bumi berkekuatan M7,7 yang mengguncang Pangandaran pada pukul 15.19 WIB, 17 Juli 2006, sebagai pemicu utama tsunami setinggi 4-8 meter di Pangandaran. Gelombang tersebut kemudian menyapu sepanjang 250 km area pantai selatan Jawa, mulai dari Pangandaran, Jawa Tengah bagian selatan, hingga wilayah Yogyakarta. Tragedi besar ini merenggut 668 korban jiwa, menghancurkan tempat tinggal ribuan warga, serta menempatkan diri sebagai salah satu bencana paling banyak menelan korban jiwa di Indonesia setelah Tsunami Aceh 2004.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan, Pascatragedi Pangandaran tersebut, BMKG menguatkan InaTEWS, yang kini bertransformasi secara signifikan melalui dukungan jaringan sensor seismograf real-time, ratusan stasiun pengukur pasang surut (tide gauge), serta sistem komputasi berkinerja tinggi.
“Melalui inovasi modern ini, BMKG kini mampu menyiarkan informasi peringatan dini tsunami dalam waktu kurang dari tiga menit setelah gempa bumi terjadi. Selanjutnya, aksi dini harus dijaga melalui edukasi yang tiada henti, simulasi rutin, dan kolaborasi lintas sektor,” kata Faisal pada webinar “A 20 Years Commemoration of the 2006 Pangandaran Tsunami: Understanding The Past and Strengthening The Future Resilience”, Kamis (16/7/2026).
Faisal pun mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi pemantauan di hulu tidak akan mampu menyelamatkan nyawa jika terputus dari masyarakat di sektor hilir. Pemerintah daerah dan masyarakat harus benar-benar memahami dan memanfaatkan informasi peringatan dini dari BMKG, lalu segera merespons dengan langkah-langkah dini yang tepat.
“Kesiapan dalam hitungan detik yang kritis inilah yang menjadi ujung tombak rantai keselamatan,” ujarnya.
Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menyoroti tantangan psikologis masyarakat terhadap bencana tsunami yang termasuk kategori peristiwa langka (rare events). Karakteristik bencana yang jarang terjadi ini kerap membuat kesadaran risiko masyarakat memudar seiring berjalannya waktu. Karena itu, Nelly mengajak seluruh pihak untuk menjadikan peringatan 20 tahun ini sebagai wadah kolektif untuk merawat ingatan publik.
“Kesiapsiagaan akan terwujud selama kita terus menjaga kesadaran tersebut tetap hidup. Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegas Nelly di hadapan para pimpinan dan peserta webinar.
Untuk mewujudkan aksi dini tersebut, BMKG secara intensif menjalin sinergi dengan BNPB, pemerintah daerah, dan kalangan akademisi melalui program-program berbasis komunitas, seperti pembentukan Masyarakat Siaga Tsunami (Tsunami Ready Community).
Melalui kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan riset terkini dari para pakar, BMKG berkomitmen untuk mengakarkan kuat budaya siaga bencana agar setiap warga pesisir mampu merespons secara mandiri dan tepat demi keselamatan generasi mendatang.
Sementara itu, Head of ICG/IOTWMS Secretariat UNESCO-IOC Srinivas, Kumar Tummala mengakui peran sentral BMKG dalam merajut rantai keselamatan tsunami yang tidak hanya berfokus pada menguatkan teknologi di tingkat hulu, tetapi juga menyelamatkan nyawa masyarakat di tingkat hilir.
“Memperingati tsunami Pangandaran hari ini, marilah kita menghormati ingatan mereka yang kehilangan nyawa dengan memperkuat komitmen terhadap sains, kesiapsiagaan, dan ketangguhan komunitas,” kata Srinivas.
Berkaca dari peristiwa ini, Srinivas menyoroti tantangan bagi masyarakat bahwa bahaya tsunami hanya tidak diukur dari besar-kecilnya guncangan gempa. Lebih lanjut dicontohkan bahwa, guncangan gempa Pangandaran tidak terlalu dirasakan warga di darat, tetapi tanpa disangka tsunami datang setelah itu.
Selain itu, pemahaman mengenai tsunami non-seismik yang masih menjadi hal baru di masyarakat, seperti yang telah terjadi di Palu, Selat Sunda, dan letusan gunung berapi Tonga, menandai bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki bersama.
Senada, Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menegaskan bahwa menanamkan pemahaman yang utuh terhadap karakteristik ancaman di pesisir pantai merupakan salah satu tanggung jawabnya sebagai pemerintah daerah yang berada di tingkat hilir. Pemerintah Kabupaten Pangandaran secara konsisten mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam kebijakan penataan ruang pesisir.
“Kami mengatur zonasi permukiman, membangun infrastruktur pelindung secara masif, memasang rambu-rambu evakuasi, dan menentukan titik tempat evakuasi sementara (TES),” papar Citra.
Bersama dengan itu, penguatan kapasitas masyarakat digalakkan melalui Program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Kampung Siaga Bencana (KSB) oleh BPBD; serta membentuk Tsunami Ready Community yang difasilitasi oleh BMKG untuk mempercepat pengetahuan formal dengan kearifan lokal agar masyarakat memiliki budaya evakuasi mandiri.
Pada kesempatan ini, BMKG juga meresmikan sejumlah desa di berbagai wilayah pesisir Indonesia sebagai Tsunami Ready Community yang mendapatkan pengakuan langsung dari UNESCO-IOC. Program ini mewajibkan setiap desa untuk memiliki rencana evakuasi yang jelas, peta rawan bencana, serta sistem peringatan dini yang aktif.
Desa-desa yang menerima peresmian Tsunami Ready Community meliputi Desa Tua Pejat di Kepulauan Mentawai dan Desa Amping Parak di Sumatra Barat. Selanjutnya, BMKG juga meresmikan Desa Citepus dan Desa Cikakak di Pelabuhanratu, serta tiga desa di wilayah Bengkulu, yaitu Desa Teluk Sepang, Desa Penurunan, dan Desa Lempuing. (ANG)
