ODEBA.id, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memastikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 2026 dalam kondisi stabil. Berbagai intervensi dilakukan melalui Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan (Jaskop), seiring dengan kondisi stok pangan Sumut yang saat ini berada pada posisi surplus.
“Stok pangan kita sekarang surplus, sehingga menjelang bulan Ramadan hingga hari raya Idulfitri nanti, kita pastikan kondisinya bisa tetap terjaga dan harga bahan pokok bisa stabil tidak terlalu naik,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Timur Tumanggor, Rabu (21/1/2026).
Timur menjelaskan, sepanjang tahun 2025 Sumut mengalami surplus beras. Produksi beras mencapai lebih dari 2.222.000 ton, sementara kebutuhan masyarakat Sumut sekitar 1,7 juta ton per tahun, sehingga terdapat surplus sekitar 501.000 ton. Kondisi ini juga menjadikan Sumut sebagai salah satu daerah penyuplai beras bagi provinsi lain.
Selain beras, sejumlah komoditas pangan lainnya juga mengalami surplus, di antaranya cabai merah sebesar 134.000 ton, jagung 135.000 ton, serta cabai rawit 65.000 ton. Namun demikian, Timur mengakui harga cabai merah masih berpotensi berfluktuasi karena sebagian produksi dijual ke provinsi lain dengan harga lebih tinggi.
“Untuk harga cabai merah terkadang berfluktuasi karena cabai dijual ke provinsi lain dengan harga yang lebih tinggi, makanya kita lakukan intervensi saat panen untuk menjaga stok dan harga bisa terkendali,” kata Timur.
Pemprov Sumut juga melakukan intervensi melalui pengembangan kawasan unggulan padi di lima kabupaten/kota, antara lain Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Asahan. Sementara kawasan unggulan cabai merah dikembangkan di Kabupaten Karo dan Batubara.
“Untuk kawasan ini kita intervensi mulai dari alsintannya, pupuk juga bibitnya, supaya produksi kita tetap bisa surplus,” ujar Timur.
Selain menjaga produksi, Pemprov Sumut juga sigap melakukan pemulihan lahan pascabencana, terutama di daerah terdampak. Berdasarkan data, terdapat 31.123 hektare lahan pertanian di Sumut yang terdampak bencana, dengan rincian rusak ringan lebih dari 22.000 hektare, rusak sedang sekitar 4.500 hektare, dan rusak berat 4.560 hektare.
“Kecamatan Tukka, Sibolga ada 94 hektare lahan yang rusak dan langsung kita intervensi. Kita sudah melakukan penanaman kembali dan bibitnya kita berikan. Sedangkan untuk kerusakan lahan sedang dan berat di daerah yang lain juga akan diintervensi. Kita saling berkolaboarsi dan gotong royong, pemulihan lahan ini akan ditanggung oleh Kementan, provinsi dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan kondisi ini tidak terdampak langsung dari panen kita,” jelas Timur.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Dikky Anugrah, memaparkan bahwa melalui program Jaskop sepanjang tahun 2025, Pemprov Sumut telah membangun 10 unit Solar Dryer Dome (SDD) dan 10 unit gudang penyimpanan di dua kabupaten sentra produksi cabai terbesar, yakni Batubara dan Karo.
“Ini merupakan langkah bijak yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pascapanen, menurunkan kehilangan hasil, serta menjaga stabilitas pasokan cabai sebagai komoditas strategis penyumbang inflasi,” ujar Dikky.
Kapasitas SDD mampu menampung hingga 2 ton cabai merah yang dikelola oleh kelompok tani penerima manfaat, mengurangi risiko kehilangan pascapanen hingga 20 %, serta meningkatkan pendapatan petani sampai 22 %.
Untuk meredam gejolak inflasi pada 2025, Pemprov Sumut melalui BUMD melakukan pembelian dan penyaluran sebanyak 50 ton cabai merah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Langkah ini ditempuh untuk mengendalikan laju inflasi akibat fluktuasi harga cabai merah yang sempat menyentuh kisaran di atas Rp100.000/kg di sejumlah pasar tradisional di Sumut.
“Langkah pembelian dan penyaluran kembali cabai merah ini terbukti efektif menstabilkan harga, di samping berbagai langkah cepat dan reaktif yang paralel dilakukan seperti operasi pasar murah dan pasar murah bergerak. Sehingga pada November 2025 angka inflasi Sumut turun menjadi 3,96%,” ujar Dikky. (ANG)
