ODEBA.id, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Webinar Sapa Pendidikan dengan topik pelaksanaan pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/MA/SMK dan sederajat Tahun 2026. Webinar ini menjadi ruang bagi satuan pendidikan untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih utuh mengenai tahapan pendaftaran, penyiapan data peserta, hingga dukungan yang perlu dipersiapkan satuan pendidikan.
Pada 28 Agustus 2026, tercatat 3.559.610 siswa yang mendaftar untuk mengikuti TKA. Adapun pendaftarannya akan dibuka hingga 27 September 2026. Pelaksanaan TKA dijadwalkan pada 26-29 Oktober 2026 untuk gelombang pertama dan 2-5 November 2026 untuk gelombang kedua. TKA bersifat tidak wajib, gratis, dan bukan merupakan penentu kelulusan, namun hasilnya dapat digunakan sebagai validator nilai rapor dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Pertama, mekanisme pendaftaran TKA menjadi salah satu pembahasan utama dalam webinar. Satuan pendidikan perlu memastikan seluruh tahapan dilakukan sesuai alur yang telah ditetapkan, mulai dari operator melakukan impor biodata siswa ke laman TKA, mencetak surat pernyataan dari laman TKA, menginput keikutsertaan dan pilihan mata pelajaran, hingga proses Daftar Nominasi Sementara (DNS), finalisasi, penerbitan nomor peserta, dan Daftar Nominasi Tetap (DNT). Untuk itu, satuan pendidikan diimbau tidak menunda proses pendaftaran dan memastikan data peserta telah dimutakhirkan sebelum batas waktu yang ditentukan.
Menurut Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin, pada TKA 2026, setiap siswa wajib mengikuti ujian penuh selama empat hari berturut-turut sesuai gelombangnya. Terkait data residu, siswa yang datanya belum valid hingga batas pendaftaran tetap berkesempatan mendaftar dan mengikuti ujian susulan. “Namun, Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) baru akan diterbitkan setelah data peserta dinyatakan valid,” katanya.
Kedua, penanganan data residu turut menjadi perhatian karena validitas data peserta menjadi bagian penting dalam proses TKA. Beberapa kondisi residu yang umum ditemukan antara lain Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) kosong atau tidak valid, ketidaksesuaian data kependudukan dengan Dukcapil, data ganda, serta siswa yang belum tercatat pada rombel kelas akhir. Dalam webinar tersebut, dijelaskan sejumlah mekanisme penyelesaian sesuai jenis residu, termasuk melalui Verval PD maupun pengajuan dengan dokumen pendukung. Siswa yang masih memiliki data residu tetap dapat didaftarkan, tetapi apabila data belum valid hingga pelaksanaan susulan, hasil TKA dapat ditahan sampai data tersebut dinyatakan valid.
Terkait dengan pengintegrasian data siswa dengan database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), bagi peserta didik jenjang menengah yang mengalami kendala NISN kosong, penerbitan tidak bisa secara otomatis melainkan harus diajukan oleh operator sekolah dengan mengunggah pindaian ijazah asli dari jenjang pendidikan sebelumnya.
Merujuk data Kementerian Agama, sekitar 534 ribu siswa kelas 12 madrasah yang dialirkan ke sistem TKA, sekitar 412.000 di antaranya telah memiliki data yang valid. Untuk mendukung validasi tersebut, operator madrasah harus memastikan siswa telah masuk ke dalam rombongan belajar (rombel) aktif pada semester berjalan dan guru telah ditetapkan sebagai pengampu pembelajaran pada rombel tersebut.
Langkah-langkah tersebut penting dilakukan agar data peserta dapat teralirkan dan tervalidasi dengan baik. Kunci utama agar data siswa madrasah kelas 12 mengalir lancar ke sistem TKA terletak pada keaktifan rombongan belajar. Operator madrasah harus memastikan seluruh siswa sudah masuk ke dalam rombel semester berjalan serta menetapkan guru pengampu mata pelajaran agar status pembelajarannya terdeteksi aktif oleh system.
Terakhir, penggunaan dana BOS untuk mendukung pelaksanaan TKA menjadi pembahasan yang juga mendapat perhatian dari satuan pendidikan. TKA termasuk dalam komponen Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran pada BOS Reguler. Dana BOS dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan persiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi TKA, termasuk untuk pencetakan kartu dan kegiatan simulasi. Dalam webinar juga dijelaskan bahwa penyewaan perangkat atau device pada prinsipnya diperbolehkan, dengan tetap memperhatikan tata kelola keuangan daerah dan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat.
Selain kesiapan data dan administrasi, satuan pendidikan juga perlu mempersiapkan kebutuhan pendukung pelaksanaan TKA. Salah satunya berkaitan dengan pembiayaan, termasuk pemanfaatan dana BOS untuk mendukung kegiatan asesmen. Dengan adanya ketentuan tersebut, satuan pendidikan dapat mempersiapkan kebutuhan TKA dengan tetap memperhatikan aturan pengelolaan dana yang berlaku.
Seluruh kebutuhan operasional persiapan hingga pelaksanaan TKA dapat didukung menggunakan Dana BOS Reguler melalui komponen kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Namun, karena BOS merupakan dana transfer daerah, mekanisme pencairan honorarium maupun sewa perangkat tetap wajib berpedoman pada tata kelola keuangan dan standar harga pemerintah daerah setempat.
“TKA hadir untuk menyediakan informasi capaian individu yang lebih objektif dan adil. Perlu ditegaskan bahwa TKA ini bersifat tidak wajib, tidak dipungut biaya, dan bukan penentu kelulusan. Kelulusan siswa tetap ditetapkan sepenuhnya oleh satuan pendidikan. Namun, hasil TKA sangat berguna sebagai validator nilai rapor pada jalur SNBP serta bahan pertimbangan seleksi mandiri perguruan tinggi,” kata Sekretaris Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Kemendikdasmen, Muhammad Yusro. (ANG)
