ODEBA.id, Medan – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendesak pemerintah untuk segera menyesuaikan harga jual rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah ini dinilai mendesak menyusul melonjaknya biaya produksi akibat kenaikan tajam harga material bangunan, upah pekerja, perizinan, hingga biaya logistik yang berpotensi menghambat kesuksesan Program 3 Juta Rumah.
Secara nasional, DPP REI sebelumnya telah meminta evaluasi harga karena harga acuan saat ini—yakni Rp166 juta per unit untuk wilayah Jawa dan sebagian besar Sumatra—merupakan regulasi tahun 2023 yang berlaku untuk tahun 2024, dan belum mengalami perubahan hingga pertengahan 2026. Merespons kondisi riil di lapangan, DPD REI Sumatra Utara (Sumut) secara spesifik mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga rumah subsidi sebesar 15%, atau menjadi sekitar Rp190 juta hingga Rp191 juta per unit.
Tekanan biaya ini terbukti mulai memukul pasokan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan data internal DPD REI Sumut, realisasi rumah subsidi di Sumut pada periode Januari-Mei 2026 tercatat hanya 3.059 unit. Angka ini merosot 24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 4.027 unit.
Penurunan tajam terjadi di sejumlah wilayah penyangga utama. Realisasi di Deliserdang yang selama ini menjadi pasar terbesar menyusut 27,1%, Langkat turun 17,1%, Asahan anjlok 35,9%, Binjai merosot 31,1%, dan Simalungun turun drastis hingga 60,4%. Meskipun ada pertumbuhan di Pematangsiantar serta munculnya pasar baru di Dairi dan Batubara, performa tersebut belum mampu mengimbangi tren penurunan di wilayah utama.
Ketua DPD REI Sumut, Rakutta Karo-Karo, mengungkapkan bahwa ruang gerak pengembang kini semakin sempit. Jika penyesuaian harga tidak segera dilakukan, kecepatan pembangunan rumah subsidi dipastikan melambat.
“Rumah subsidi ini sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi pengembang juga harus mampu menjaga kualitas bangunan. Kalau tidak ada penyesuaian, percepatan pembangunan bisa melambat dan berdampak negatif terhadap pencapaian target Program 3 Juta Rumah,” ujar Rakutta, Senin (15/6/2026).
Data REI Sumut menunjukkan, rata-rata kenaikan harga material bangunan saat ini berada di kisaran 14-15%. Lonjakan tertinggi terjadi pada komponen keramik yang mencapai 44%, diikuti besi (26%), semen (22%), batu bata (20%), cat (16%), dan gipsum (12%). Sementara material alam seperti pasir, batu, dan tripleks naik 6-7%. Beban pengembang kian berat karena pos pengeluaran lain ikut mengerek biaya produksi, seperti upah pekerja yang naik 6-10%, biaya perolehan tanah naik 10%, serta biaya logistik dan perizinan yang naik 10%.
Sekretaris DPD REI Sumut, Muhammad Fadly Bangun, menambahkan bahwa penurunan realisasi sebesar 24% ini harus dibaca sebagai sinyal darurat bagi industri perumahan nasional. Menurutnya, akumulasi dari keterbatasan lahan siap bangun dan mahalnya legalitas tanah membuat kemampuan pengembang menambah pasokan menjadi sangat terbatas. Jika dibiarkan, MBR akan menjadi pihak yang paling dirugikan karena pilihan hunian layak semakin menipis.
Kondisi ini menjadi tantangan besar mengingat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan kuota FLPP nasional tahun 2026 sebesar 350.000 unit. Berdasarkan data BP Tapera, realisasi penyaluran FLPP secara nasional hingga 4 Mei 2026 baru mencapai 54.961 unit. Khusus untuk Sumatra Utara, target realisasi tahun ini dipatok sebesar 25.000 unit—target yang dinilai REI Sumut sangat sulit tercapai tanpa adanya intervensi kebijakan yang kuat.
Sebagai solusi atas persoalan ini, DPD REI Sumut mengajukan lima usulan strategis kepada pemerintah:
- Menyesuaikan harga jual rumah subsidi secara proporsional dengan biaya konstruksi terkini.
- Memangkas birokrasi agar akad kredit subsidi bisa berjalan lebih cepat.
- Membuka akses kredit konstruksi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih ramah bagi pengembang daerah.
- Mempercepat proses perizinan demi memangkas biaya tidak langsung (indirect cost).
- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, perbankan, BP Tapera, dan asosiasi pengembang.
Ditegaskan Bendahara DPD REI Sumut, Andry Hendrawan, usulan kenaikan harga sebesar 15% ini murni demi menjaga keberlanjutan program perumahan nasional, bukan sekadar mengejar keuntungan semata.
“Kalau biaya naik tapi harga jual dikunci, arus kas dan kemampuan produksi pengembang pasti terganggu. Dampaknya bisa berupa penurunan minat membangun rumah subsidi atau terganggunya kualitas bangunan. Kami ingin memastikan pembangunan tetap berjalan, kualitas rumah terjaga, dan MBR tetap mendapatkan haknya atas hunian yang layak,” kata Andry. (ANG)
