Odeba.id, Seoul – Rumah sakit (RS) pelatihan lokal di Korea Selatan (Korsel) telah menyelesaikan pemrosesan pengunduran diri hampir 7.700 dokter magang yang telah meninggalkan posisi mereka selama lima bulan terakhir untuk memprotes kenaikan kuota sekolah kedokteran, kata kementerian kesehatan Korsel, Kamis (18/7/2024).
Menurut data yang dihimpun Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, 56,5% dari 14.531 dokter peserta pelatihan menyatakan niatnya untuk keluar sejak meninggalkan rumah sakit pada akhir Februari.
Karena 7.707 kandidat telah mendaftar untuk program pelatihan yang dimulai pada September, kementerian mengatakan akan menyelesaikan perekrutan peserta pelatihan baru pada Agustus untuk meminimalisir dampak pengunduran diri dokter peserta pelatihan.
“Kami berencana menerapkan langkah-langkah untuk membantu dokter magang yang kembali melanjutkan pelatihan mereka dan meminimalkan dampak terhadap jangka waktu izin mereka sebagai spesialis medis,” kata Jung Yoon-soon, pejabat senior kesehatan.
“Kami meminta para dokter junior untuk kembali sebanyak mungkin pada perekrutan babak kedua dan melanjutkan pelatihan mereka,” katanya.
Pemerintah telah menuntut agar rumah sakit menyelesaikan penerimaan pengunduran diri mereka pada Senin, dan berjanji tidak akan mencabut izin medis para peserta aksi mogok, terlepas dari apakah mereka kembali ke rumah sakit atau tidak.
Pemerintah juga menawarkan perlakuan khusus bagi mereka yang kembali mengikuti pelatihan dan mendapatkan lisensi spesialis.
Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Kesehatan Korsel, Cho Kyoo-hong mengatakan dalam sebuah pertemuan mengenai pemogokan tersebut bahwa “sangat disayangkan” bahwa sebagian besar dokter peserta pelatihan kemungkinan besar tidak akan kembali.
Setelah memastikan lowongan tersebut, pemerintah akan memulai proses perekrutan dokter peserta pelatihan untuk semester kedua, kata Cho, menekankan bahwa para dokter junior bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan lisensi spesialis jika mereka mendaftar untuk sesi mendatang.
“Pemerintah akan meningkatkan pemantauan kondisi medis dan semakin memperkuat sistem darurat dalam upaya meminimalkan kekosongan layanan medis,” kata Cho.
Pemogokan tersebut telah mengganggu sistem layanan kesehatan, karena sebagian besar rumah sakit besar telah secara signifikan mengurangi perawatan, pembedahan dan layanan lainnya bagi pasien.
Menteri juga berjanji akan melakukan “reformasi mendasar” pada sistem medis untuk mengurangi ketergantungan berlebihan rumah sakit-rumah sakit besar terhadap dokter yang masih dalam masa pelatihan.
Meski mendapat tentangan keras dari para dokter, pemerintah telah menyelesaikan kenaikan kuota penerimaan sekitar 1.500 siswa sekolah kedokteran untuk tahun depan dalam upaya mengatasi masalah yang timbul dari kekurangan dokter.
Para dokter telah mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keputusan tersebut, dengan menyatakan bahwa sekolah kedokteran tidak akan mampu menangani peningkatan pendaftaran, yang akan membahayakan kualitas pendidikan kedokteran dan pada akhirnya layanan medis di negara tersebut.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa pihaknya telah merujuk 18 dokter, mahasiswa kedokteran, dan pihak lain ke pihak penuntut untuk penyelidikan dugaan keterlibatan mereka dalam menyusun atau merilis daftar dokter junior yang kembali ke rumah sakit setelah pemogokan mereka.
Pekan lalu, daftar dokter junior yang memutuskan untuk mengakhiri mogok kerja selama berbulan-bulan dan kembali bekerja beredar secara daring, dan polisi melakukan penyelidikan atas permintaan kementerian.
“Polisi menemukan 18 dokter, mahasiswa kedokteran dan lainnya yang dicurigai terlihat dalam insiden tersebut dan mengirim mereka ke kejaksaan untuk diselidiki,”
“Pemerintah telah berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap kasus-kasus stigmatisasi terhadap dokter yang baru kembali menjalani pelatihan,” tambahnya. (Antara)
