ODEBA id, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempromosikan 40 Barang Milik Daerah (BMD) dengan estimasi nilai investasi awal sekitar Rp22,37 triliun. Promosi ini dilakukan melalui ajang Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 di Hotel The St. Regis Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah dengan investor, pelaku dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan guna membuka peluang optimalisasi aset daerah melalui skema kerja sama produktif.
“Hari ini kami menyelenggarakan JAFEX 2026 untuk mempertemukan potensi aset Jakarta dengan mitra strategis. Aset daerah harus dikelola secara optimal agar tidak sekadar tercatat, tetapi memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat membuka forum.
BMD tersebut diproyeksikan untuk dikembangkan menjadi aset produktif yang mendukung konektivitas kawasan, aktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas layanan dan ruang publik di Jakarta.
“Ada 40 BMD potensial yang dipromosikan dengan asumsi nilai investasi sekitar Rp22,37 triliun. Ini merupakan estimasi awal untuk studi kelayakan, sehingga nilai aktual masih perlu dikaji melalui studi teknis, desain, spesifikasi bangunan, dan perhitungan biaya,” ujar Pramono.
Optimalisasi BMD menjadi salah satu instrumen Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan produktivitas aset sekaligus memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta sendiri menargetkan peningkatan kontribusi pendapatan pemanfaatan aset dari Rp805 miliar menjadi Rp1 triliun pada 2026.
“Aset-aset tersebut dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan, seperti kawasan TOD, waterfront/riverfront, mixed-use, fasilitas olahraga dan rekreasi, ruang komersial dan kreatif, serta media luar ruang. Tujuannya menciptakan konektivitas dan peluang ekonomi sekaligus meningkatkan pelayanan publik,” ungkapnya.
Menurut Pramono, kebutuhan pembangunan Jakarta tidak dapat sepenuhnya ditopang APBD. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus memperluas skema pembiayaan kreatif (creative financing), kerja sama pemanfaatan aset, serta pemenuhan kewajiban pengembang untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas publik.
Pendekatan serupa telah diterapkan dalam rencana pengembangan Jakarta International Cultural Hub di Kuningan melalui kerja sama dengan pihak swasta tanpa menggunakan APBD.
“Pembangunan Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, kami mendorong creative financing dan skema kerja sama, termasuk kompensasi atas pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik,” tegas Pramono.
JAFEX 2026 diharapkan tidak berhenti pada promosi aset, melainkan menghasilkan kerja sama yang layak secara bisnis, transparan, dan tetap menjaga kepentingan publik.
“Kami berharap JAFEX menghasilkan kerja sama konkret dengan prinsip profesional dan transparan. Setiap pemanfaatan aset harus memberi manfaat bagi masyarakat, menciptakan nilai ekonomi dan peluang usaha, serta memberikan nilai jangka panjang bagi Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyambut baik gelaran tersebut.
“Semoga Jakarta bisa menjadi kota yang penuh dengan inovasi, kota global dunia yang menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan untuk semua,” ucap AHY.
Menurut AHY, sinergi antara pemerintah, investor, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan sangat diperlukan agar aset publik dapat dikembangkan menjadi infrastruktur maupun layanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau seluruh kekuatan ini bisa kita satukan, sinergikan, dan kolaborasikan, kita punya peluang besar untuk mengubah aset publik menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (ANG)
