Odeba.id, Moskow – Pemerintah Inggris akan membentuk Komando Keamanan Perbatasan dengan mengalihkan dana jutaan poundsterling dari skema deportasi Rwanda yang telah diputuskan untuk dibatalkan oleh pemerintahan baru Partai Buruh, lapor Sky News, mengutip Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper.
Komando baru itu akan terlibat dalam pengelolaan strategis layanan keamanan negara, serta imigrasi dan pengendalian perbatasan, menurut laporan tersebut pada Minggu (7/7/2024). Saat ditanya kapan aliran migran tidak berdokumen ke negara itu akan mulai berkurang, Cooper, perempuan menteri dalam negeri Inggris itu mengatakan dia ingin membuat kemajuan secepat mungkin.
Dia juga menyebutkan bahwa pemerintahan baru Inggris yang dikuasai Partai Buruh itu mewarisi masalah tersebut dari Partai Konservatif.
Inggris dan Rwanda menandatangani perjanjian migrasi pada 2022.
Perjanjian itu menyebutkan orang-orang yang diidentifikasi oleh pemerintah Inggris sebagai migran tidak berdokumen atau pencari suaka akan dideportasi ke Rwanda untuk pemrosesan suaka, dan pemukiman kembali mereka.
Skema ini mendapat kritik dari banyak organisasi hak asasi manusia, serta politisi dan pejabat di Inggris.
Pada akhir Mei, mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan bahwa penerbangan ke Rwanda tidak akan dilakukan sebelum penyelenggaraan pemilihan umum di negara tersebut.
Partai Buruh, pimpinan Keir Starmer, memperoleh mayoritas keseluruhan di parlemen setelah pemilihan pada Kamis pekan lalu.
Partai Buruh menang telak dengan perolehan jauh di atas 326 kursi yang dibutuhkan untuk mengendalikan 650 kursi di majelis rendah parlemen Inggris.
Kemenangan gemilang itu mengakhiri kekuasaan Partai Konservatif selama 14 tahun terakhir. (Antara)
