ODEBA.id, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada periode September hingga Desember 2026.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan, BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.
“BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas OMC sebagai bentuk komitmen mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia,” kata Faisal, di Gedung MHEWS BMKG Jakarta, Kamis lalu.
Hingga pertengahan Juli 2026, BMKG mencatat sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 54,5% dari total luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu, 77 ZOM (11,8%) masih mengalami musim hujan dan 113 ZOM (33,7%) berada di area tipe satu musim. BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus yang melingkupi 48,84% wilayah serta September mencakup 25,41% wilayah daratan.
Saat ini, sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan (HTH) dengan kategori sangat pendek hingga panjang. HTH terpanjang selama 80 hari terjadi PRH Katerban, Kaligesing, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
Sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal, dengan 437 ZOM (48,77% luas daratan) menghadapi durasi kemarau yang lebih panjang. Curah hujan kategori tinggi diprediksi baru mulai muncul secara bertahap pada Oktober-November 2026.
Ancaman kemarau kering ini berdampak langsung pada kecenderungan peningkatan titik panas (hotspot) di sejumlah area yang rentan karhutla. Hingga 29 Juli 2026, BMKG mendeteksi sebanyak 5.019 titik panas yang mendominasi wilayah Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau.
BMKG mengimbau seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan penuh menjelang puncak kemarau Agustus-September, mengingat risiko karhutla diprediksi mencapai titik tertinggi di wilayah Sumatra dan Kalimantan, khususnya Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Bahkan, BMKG terus memantau pergerakan partikulat asap karhutla yang saat ini telah terdeteksi di Kalimantan Barat.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan hasil pemantauan BMKG pada akhir Juni mencatat indeks bulanan Niño 3.4 telah menembus angka 1,56, yang mengindikasikan intensitas El Niño telah melampaui ambang batas (threshold) kategori kuat (>1,5). Selain itu, kondisi suhu permukaan laut di Samudra Hindia yang saat ini masih berada di angka -0,387, menunjukkan peluang signifikan terhadap pemunculan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada periode mendatang.
“Namun, perlu digarisbawahi bahwa dampaknya ke Indonesia terjadi ketika El Niño bertemu langsung dengan musim kemarau. Meskipun El Niño terus berlangsung hingga awal 2027, dampak utamanya terfokus pada periode musim kemarau di wilayah Indonesia,” ungkap Ardhasena.
Menjawab tantangan ancaman kekeringan dan karhutla, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menegaskan bahwa BMKG kini mengintensifkan penyemaian awan melalui OMC. Saat ini, BMKG tengah mengoperasikan OMC di Provinsi Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Kehutanan serta BNPB.
Guna memperluas jangkauan mitigasi, BMKG juga menyiapkan Posko OMC Pekanbaru untuk menanggulangi karhutla di Riau serta Posko OMC Bandung untuk mengantisipasi kekeringan di Jawa Barat. Langkah strategis ini bertujuan memicu pembentukan hujan pada wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrem.
“Penyemaian awan melalui OMC merupakan upaya komplementer untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Namun, ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan pelaksanaan OMC, pemadaman titik api secara langsung di darat menjadi tumpuan utama. Kami menyelaraskan upaya ini melalui koordinasi erat bersama BNPB, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Seto.
Secara konkret, BMKG telah menyelesaikan OMC di Aceh pada 20-26 Juli 2026 dan di Palembang pada 19-30 Juli 2026. Saat ini, operasi penyemaian awan masih terus berjalan di Palangkaraya sejak 27 Juli hingga 2 Agustus 2026, serta di Pekanbaru pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2026.
“Mengingat kebutuhan curah hujan yang semakin tinggi, BMKG bersama pemangku kepentingan (stakeholder) merancang OMC dengan terus memanfaatkan keberadaan potensi awan agar menghasilkan hujan yang efektif mencegah karhutla hingga seluruh kebutuhan terpenuhi,” terang Seto.
Lebih lanjut, sepanjang tahun 2026, BMKG telah menggelar 17 kali OMC khusus mitigasi karhutla di berbagai wilayah rawan, meliputi Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Selatan.
Di samping penanganan karhutla, BMKG juga merancang OMC untuk mengisi waduk dan danau sebagai langkah antisipasi terhadap dampak El Niño. BMKG mencatat telah sukses melangsungkan tiga kali operasi pengisian waduk di Sumatra Utara, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah. Ke depan, BMKG menjadwalkan kembali pelaksanaan OMC dengan menargetkan empat lokasi strategis, yakni Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba, Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, DAS Brantas, serta DAS Mamasa.
Antisipasi Kekeringan
BMKG mencatat bahwa iklim dan musim kemarau saat ini memengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. Sejak beberapa bulan lalu, BMKG terus berkoordinasi secara aktif guna mendorong sektor-sektor tersebut menjalankan upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan.
BMKG merekomendasikan langkah-langkah konkret kepada berbagai pemangku kepentingan untuk menekan dampak iklim, terutama pada sektor pertanian serta sumber daya air (SDA) dan energi yang sangat bergantung pada pasokan air. Pada sektor pertanian, para pelaku usaha tani perlu menyusun strategi jadwal awal musim tanam dan memilih varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi kering. Sementara itu, pengelola sektor SDA dan energi harus menghitung ketersediaan air baku, menentukan volume air bendungan, serta mengantisipasi dinamika produksi listrik PLTA guna mengendalikan lonjakan konsumsi energi.
Di sisi lain, minimnya curah hujan memicu penurunan kualitas udara yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit ISPA. Pemangku kepentingan dan masyarakat luas perlu mewaspadai kondisi ini, sekaligus menyiapkan mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi potensi perubahan sebaran penyakit DBD dan malaria, serta ancaman heat-stroke akibat cuaca panas ekstrem.
Tak kalah penting, pengelola sektor kehutanan dan kebencanaan wajib meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebaliknya, para pelaku sektor perikanan dan tambak garam dapat memanfaatkan momentum kemarau ini untuk mengoptimalkan produksi garam serta memaksimalkan fenomena upwelling guna meningkatkan hasil tangkapan ikan. (ANG)
