Odeba.id, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY terus berupaya menumpas mafia tanah. Ia menyebut pihaknya telah mengantongi puluhan nama mafia tanah.
Menurutnya, penumpasan mafia tanah harus dilakukan dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, ia belum dapat memerinci nama-nama target operasinya sebelum eksekusi selesai dilakukan.
“Tunggu saja, kita terus proses. Kita punya puluhan target operasi ya, saya tidak mungkin bongkar satu per satu sebelum (selesai dieksekusi). Karena itu, perlu pendadakan juga surprise juga,” kata AHY saat ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2024).
“Tetapi saya meyakinkan bahwa komitmen kami serius sekali untuk bisa gebuk mafia tanah ini karena inilah yang diharapkan oleh masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, AHY pun bercerita tentang pengalamannya berkunjung ke sejumlah daerah. Ia sering menemukan kondisi masyarakat yang tidak berdaya menghadapi ulah para mafia tanah. Bahkan tidak hanya yang berpenghasilan rendah, orang-orang yang di atas rata-rata pun juga mengalami kondisi serupa.
“Jangankan masyarakat kecil yang penghasilannya rendah masyarakat yang kita anggap punya penghasilan tinggi, status sosial dan ekonominya juga di atas, tapi sering kali tidak berdaya menjadi korban mafia tanah. Ini merusak keadilan apalagi rakyat kecil,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya peran negara sangat penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Ia juga menekankan, Kementerian ATR/BPN bersama pemerintah juga harus berani bersikap tegas dalam menyelesaikan perkara ini.
“Negara memastikan, pemerintah memastikan, Kementerian ATR/BPN memastikan, akan berpihak pada mereka yang diperlakukan tidak adil. Bagi mereka yang melawan hukum ya kita harus hadapi dengan tegas,” tegasnya.
AHY juga menambahkan, sikap tegas ini berlaku baik di eksternal maupun internal Kementerian ATR/BPN. Jangan sampai justru di internal jadi berkembang oknum-oknum nakal yang justru malah memperlebar ruang mafia tanah.
“Kita juga tidak boleh keras keluar, di dalamnya ternyata masih banyak masalah yang tidak diselesaikan. Kita ingin bersihkan ke dalam, tapi juga keluar kita bertindak dengan tegas,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penumpasan mafia tanah yang dilakukan oleh AHY. Menurutnya, mafia tanah bisa beroperasi di Indonesia karena banyak tanah yang belum bersertifikat. Sekarang dengan program percepatan pendaftaran dan sertifikat tanah yang dilakukan aksi mafia tanah diklaim Jokowi bisa dikurangi.
“Pak Menteri ATR/BPN sampaikan, di sana urusin mafia tanah, di sini urus mafia tanah. Masih itu, tapi sudah berkurang sekali karena semuanya pegang sertifikat,” ungkap Jokowi saat memberikan sertifikat tanah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (30/4/2024).
Jokowi menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar dan bersertifikat. Hingga kini baru 112.081.933 bidang tanah yang terdaftar. Dari total bidang tanah yang terdaftar sudah ada 91.357.600 bidang tanah yang bersertifikat. Hanya bersisa 13.918.067 bidang tanah yang belum terdaftar dan bersertifikat.
Sementara itu, AHY sendiri melaporkan pihaknya baru saja melakukan operasi penumpasan mafia tanah di dua provinsi. Katanya dari program gebuk mafia tanah itu pihaknya berhasil mencegah kerugian masyarakat dan negara sebesar Rp324 miliar.
“Program gebuk mafia tanah dua bulan ini kami ungkap di Jatim dan Sulawesi Tenggara ada potensi kerugian masyarakat dan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp324 miliar,” ungkap AHY. (dtf)
