ODEBA.id, Jakarta – Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi layanan pendidikan bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra terus dikebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Upaya tersebut dilakukan melalui pemulihan pembelajaran, revitalisasi dan relokasi sarana dan prasarana, penyediaan ruang kelas darurat, serta pemberian bantuan bagi pendidik dan peserta didik terdampak.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemenuhan hak belajar peserta didik menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penanganan bencana. “Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya karena terdampak bencana. Karena itu, kami memastikan layanan pendidikan tetap berjalan sambil mempercepat pemulihan sarana dan prasarana agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman,” ujar Mendikdasmen, dalam keterangan resminya, Jumat (19/6/2026).
Berdasarkan data per 9 Juni 2026, sebanyak 4.922 satuan pendidikan berbagai jenjang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Meski demikian, seluruh satuan pendidikan telah kembali melaksanakan pembelajaran dengan tingkat keterlaksanaan mencapai 100%. Dari total sekolah terdampak, sebanyak 4.828 sekolah telah kembali belajar di sekolah asal, 52 sekolah menggunakan ruang kelas darurat, 35 sekolah masih memanfaatkan tenda, dan 7 sekolah menumpang di sekolah atau bangunan publik lainnya. Ditargetkan pada tahun ajaran baru Juli 2026 tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh peserta didik dapat belajar di ruang yang lebih layak. Karena itu, penyediaan ruang kelas darurat dan percepatan revitalisasi terus kami lakukan agar pada tahun ajaran baru tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda,” lanjut Mendikdasmen.
Untuk mendukung pemulihan, Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai bantuan penanggulangan bencana dengan total nilai mencapai Rp3,408 triliun. Bantuan tersebut mencakup revitalisasi 3.119 satuan pendidikan senilai Rp3,001 triliun dan tunjangan khusus bagi guru terdampak senilai Rp315,1 miliar. Bantuan lainnya juga meliputi 35.000 paket school kit, 169 tenda, 211 ruang kelas darurat, 197.670 buku pembelajaran, dukungan psikososial bagi 870 satuan pendidikan, serta dana operasional pendidikan darurat bagi 1.650 sekolah.
“Pemulihan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan sekolah, tetapi juga memastikan guru dapat tetap mengajar dan peserta didik memperoleh dukungan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan pembelajaran,” ujar Mendikdasmen.
Dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 3.283 sekolah memperoleh bantuan revitalisasi, sementara 1.639 sekolah memerlukan dukungan sarana pendidikan. Hingga saat ini, 3.119 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nilai total Rp3,001 triliun. Dana tahap pertama telah tersalur kepada 3.034 sekolah senilai Rp2,050 triliun, sementara 86 sekolah masih dalam proses penyaluran senilai Rp41,7 miliar.
Kemendikdasmen juga mempercepat pembangunan 310 unit ruang kelas darurat yang tersebar di 88 satuan pendidikan. Sebanyak 171 unit telah selesai dan digunakan, 40 unit sedang dibangun, dan sisanya dalam tahap perencanaan.
Selain itu, terdapat 97 satuan pendidikan yang harus direlokasi karena berada di kawasan yang tidak lagi aman untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan lahan relokasi yang aman dan memiliki legalitas yang jelas.
“Pemulihan pendidikan pascabencana membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta berbagai mitra agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Mendikdasmen.
Secara umum, layanan pendidikan di wilayah terdampak telah berangsur pulih. Kemendikdasmen terus mengawal percepatan revitalisasi, relokasi sekolah, penyediaan ruang kelas darurat, serta penyaluran berbagai bantuan agar seluruh peserta didik dapat memulai tahun ajaran 2026/2027 dengan layanan pendidikan yang lebih aman, layak, dan berkelanjutan. (RED)
