Odeba.id, Jakarta – Direktur Utama Angkasa Pura Indonesia, Faik Fahmi, mengatakan bahwa penambahan jadwal penerbangan mencapai 2.470 extra flights (penerbangan ekstra) per Selasa, 2 April 2024, untuk periode Lebaran.
“Kami memberikan fleksibilitas extra flight. Sampai dengan hari ini, dan ini selalu berubah, ya, ada 2.470 extra flights,” katanya, dalam acara bertajuk Kupas Tuntas Bersama InJourney Airports Angkasa Pura Indonesia, di Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Penambahan penerbangan tersebut, kata dia, dioperasikan oleh 9 maskapai nasional dan 3 maskapai asing. Dengan demikian, 2.470 penerbangan ekstra tersebut dioperasikan oleh 12 maskapai.
“Itu extra flight-nya melalui 14 bandara. Jadi, ini adalah upaya dari teman-teman airline untuk bisa mengakomodir tingginya permintaan selama periode Lebaran ini,” kata Faik.
Faik mengatakan, bahwa InJourney Airports atau Angkasa Pura Indonesia melalui 35 bandara yang dikelola memproyeksikan adanya peningkatan trafik angkutan udara pada periode Angkutan Lebaran 2024.
Angkasa Pura Indonesia memprediksi penumpang Angkutan Lebaran 2024 sebesar 7.971.471 pax, naik 3% apabila dibandingkan dengan realisasi Lebaran 2019 yang berjumlah 7.747.891 pax, dan naik 10% apabila dibandingkan dengan realisasi Lebaran 2023 yang sebanyak 7.228.462 pax.
Meskipun trafik pada 2024 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Lebaran 2019, Faik mengatakan bahwa jumlah pesawat yang dioperasikan pada 2024 lebih sedikit daripada 2019.
“Jadi kalau tahun 2019 itu ada sekitar 640 pesawat yang dioperasikan, tapi di periode Lebaran ini (2024) hanya 420 pesawat. Nah ini yang akhirnya bisa menimbulkan isu misalnya harga tiket mahal,” katanya.
Selain penambahan jadwal penerbangan, Faik juga mengatakan bahwa Angkasa Pura juga membuka Posko Lebaran 2024 di 35 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia.
Pembukaan posko tersebut bertujuan untuk memastikan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan pengguna jasa bandara pada periode Angkutan Lebaran 2024.
“Kami menambah jumlah petugas yang ada di posko, melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan) yang lain, termasuk TNI dan Polri,” kata Faik. (Antara)
