ODEBA.id, Medan – Wakil Wali Kota Medan, H Zakiyuddin Harahap, memaparkan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Medan saat berdialog dengan Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira) di Aula Kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Sabtu (18/4/2026). Pertemuan berlangsung hangat dan interaktif, dengan fokus pada perlindungan sosial dan layanan kesehatan bagi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek online.
Dalam pertemuan yang dihadiri Pembina Kojira Meriyawaty Amelia Prasetio atau yang kenal Bunda Yin, Ketua Umum DPP Kojira, Rudi Zulham Hasibuan dan pengurus Kojira Dewi Budiarti, Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin menegaskan bahwa kehadiran Kojira menjadi wadah strategis untuk menampung aspirasi para ojol sekaligus memudahkan koordinasi dengan pemerintah.
“Dengan adanya organisasi ini, kami di Pemko Medan lebih mudah menerima masukan dan mencari solusi bersama,” kata Zakiyuddin Harahap.
Disampaikan Zakiyuddin bahwa Pemko Medan telah menjalankan program bantuan sosial melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH) daerah. Program ini menyasar warga lanjut usia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat.
Zakiyuddin menjelaskan, penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Proses pendaftaran pun cukup sederhana, yakni dengan menyerahkan Kartu Keluarga kepada kepala lingkungan atau kelurahan untuk didata.
“Kalau belum tercover PKH pusat, Pemko Medan hadir untuk membantu. Tapi masyarakat juga harus aktif mendaftar,” ujar Zakiyuddin.
Selain bantuan sosial, Zakiyuddin juga memastikan layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan telah berjalan optimal. Warga ber-KTP Medan, kata dia, bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala biaya.
Menurut Zakiyuddin Kota Medan menjadi salah satu daerah pelopor pelaksanaan UHC di Sumatera Utara. Namun, dirinya mengakui masih ada tantangan berupa keterbatasan kapasitas rumah sakit.
“Memang sering penuh karena bukan hanya warga Medan, tapi hampir seluruh Sumatera Utara berobat ke sini. Tapi prinsipnya, UHC tetap berjalan dan bisa diakses cukup dengan KTP,” jelas Zakiyuddin Harahap.
Dalam upaya memberikan perlindungan kerja, Pemko Medan juga mendorong para pengemudi ojol untuk terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Zakiyuddin menyebut, pendaftaran dapat difasilitasi melalui kepala lingkungan setempat. Artinya program ini penting agar para pekerja memiliki jaminan jika terjadi risiko saat bekerja, termasuk kecelakaan.
“Sudah ada yang ditanggung sampai ratusan juta rupiah. Ini bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan pekerja informal juga terlindungi,” katanya.
Pada pertemuan yang diisi dengan dialog dan tanya jawab tersebut, Zakiyuddin menjawab keresahan para ojol terkait kasus kecelakaan dan tindak kriminal seperti begal yang tidak ditanggung BPJS, Pemko Medan telah menyiapkan solusi melalui anggaran khusus di RSUD Dr. Pirngadi.
Ia mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp3 miliar untuk membantu pembiayaan pengobatan korban kecelakaan, begal, maupun insiden lain yang tidak masuk dalam skema BPJS. “Kalau tidak ditanggung BPJS, bisa ditangani di Pirngadi. Ini khusus untuk warga ber-KTP Medan sebagai bentuk perlindungan dari Pemko,” sebut Zakiyuddin.
Selanjutnya untuk pelatihan, Zakiyuddin mengungkapkan Pemko Medan bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki program untuk pelatihan. Namun belum banyak masyarakat yang mengikuti program tersebut. Jadi melalui pertemuan ini Zakiyuddin mendorong agar masyarakat yang tergabung dalam Kojira dapat memanfaatkan program tersebut baik untuk dirinya maupun keluarga.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah dan komunitas ojol di Kota Medan. Zaki juga mengingatkan pentingnya masyarakat aktif mencari informasi terkait program pemerintah, baik melalui kelurahan maupun media sosial resmi dinas terkait.
Dengan berbagai program yang dipaparkan, Pemko Medan menegaskan komitmennya dalam menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif, terutama bagi pekerja lapangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kota. (ANG)
